aturan penunjukan langsung. Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing. aturan penunjukan langsung

000,- (seratus milyar) untuk Tender/Penunjukan Langsung untuk paketGhufron menuturkan, hal itu diatur dalam Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaaan darurat. Adapun metode pemilihan penyedia terdiri dari 5 metode, yaitu e - purchasing , pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan. “Penunjukan langsung ini diharapkan membantu PLN mempercepat pembangunan proyek listrik,” katanya. d. 000. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037). 000. Namun, dengan hadirnya Permen PUPR No. (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 000. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16. Peraturan Presiden Tahun 2016 yang mengamantkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 serta tindak lanjut hasil Rapat Terbatasa Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai revisi. Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. menetapkan hasil Penunjukan Langsung; n. Perubahan aturan kali ini bertujuan agar pengelolaan rantai pasokan kontraktor lebih ringkas dan mudah. 40. (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. 3 Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terupdate dapat diunduh pada link berikut : SDP Pengadaan. Ia berharap dengan adanya mekanisme penunjukan langsung PLN bisa terbantu untuk melakukan percepatan pembangunan proyek listrik nasional. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 3 tahun 2012 tentang peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pedoman penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah di lingkungan kementerian kerja perangkat daerah/institusi lainnya dengan rahmat tuhan yang maha esaPERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA,. Dalam kedua aturan itu pelaksanaan tender dengan sistem penunjukan langsung atau pemilihan langsung memang dibenarkan jika situasi daerah itu dalam keadaan darurat. ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang. Penunjukan Langsung;. Hirarkhi penunjukan Pejabat Pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 4 PMK nomor 110/PMK. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN telah menegaskan dalam Pasal 9 ayat 3. 5 menggunakan fitur non-tender Penunjukan Langsung tindak lanjut prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu); atau Pedoman Metode Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN. Penunjukan Langsung. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Aturan Ganti Rugi Lahan PSN & Investasi 10 Triliun Siap. Dalam Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang. go. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing. 10. Sebuah aturan baru saja dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluarkan perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 70. Size: 992. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mulai disosialisasikan di Provinsi Papua. Yakni pihak yang mempunyai tugas melangsungkan pengadaan langsung, penunjukan langsung hingga e-purchasing. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 2. Pasal 37 Ketentuan mengenai penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), mutatis mutandis berlaku untuk penunjukan langsung terhadap KSP atas BMN yang bersifat khusus sebagaimana. 3 Mampu melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang. PA, KPA, atau PPK langsung dapat mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis ketersediaan, menunjuk penyedia, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), menerbitkan Surat. Perpres ditandatangani Presiden Susilo Bambang. PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. 1. PENUNJUKAN LANGSUNG Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN dapat dilakukan dengan repeat order. pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau E-purchasing. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 1. 000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia; Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya; Penyedia menyerahkan bukti. Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 14. Penunjukan Langsung berdasar Per LKPP No, 9 tahun 2018 August 04, 2018. TRENOTO – Mengawali Oktober 2023,. 000. Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR - Download as a PDF or view online for free. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,. Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, selain membawa suasana baru pada dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, juga turut membawa warna baru pada regulasi turunanannya. 000. 116, LN. bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut terkait metode pemilihan Penyedia barang/jasa internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. 4. Dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati,. Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU/BLUD. Judul. 31. TEMPO. NOMOR 78/PMK. 03/2019, kriteria keadaan mendesak dan dianggap perlu. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan. HPS sebelum PPN = 840. penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 593, jdih. Dihapus Dihapus Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaanPenugasan melalui penunjukan langsung ini dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha dengan ketentuan: 1) kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen); dan 2) memiliki lzin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Penunjukan Langsung, dan latau E-purchasing. Penunjukan langsung ini hanya dapat dilakukan kepada BUMD lain, anak perusahaan BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau anak perusahaan BUMN. Dalam hal ini, banyak BUMN khawatir penunjukan langsung yang diadakannya terhadap mitra tertentu nantinya akan membawa konsekuensi hukum, termasuk isu persaingan usaha tidak sehat. 56/PMK. Ternyata yang dimaksud penanya bukanlah penunjukan langsung tapi justru pengadaan langsung. Pasal 39. Selain tidak memuat penunjukan langsung, aturan pada Permen PUPR 7 Tahun 2019 juga tidak memuat mengenai pengadaan langsung jasa Konstruksi. 000. 10. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 38 dijelaskan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas e-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200. Jangan lewatkan informasi. Memuat Dokumen. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman. Terdapat 2 (dua) jenis KSP BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. saya IBU NUR INTAN tki singapore sangat berterima kasih kepada AKI SOLEH, berkat bantuan angka jitu yang di berikan AKI SOLEH, saya bisah menang togel 4D yaitu (1924)? dan alhamdulillah saya menang (359,juta)sekarang saya sudah bisah melunasi hutang-hutang saya dan menyekolahkan anak-anak saya. Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanju·nya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yangDalam Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (“Perpres 12/2021”), penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau penyedia lainnya. kriteria penunjukan langsung selain mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, dapat pula ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BLU/BLUD, h. Maksud dan ruang lingkup Permen ESDM ini untuk mengatur Perjanjian Jual Beli. 000. Pengadaan barang dan/atau jasa melalui bidding atau tender dimaksudkan untuk mencari yang terbaik tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : a. (Pepres No 70 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 31). pdf. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi, meliputi. 06/2014. Proyek dengan nilai di bawah Rp 200 juta bisa dilakukan tanpa tender alias tunjuk langsung. Pejabat Pengadaan di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). (2). Penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang"Misalnya proses penunjukan langsung sudah berjalan dan tinggal kontrak maka silahkan langsung, atau e-katalog tinggal pesan juga silahkan. 2) Melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa berdasarkan. Berita Acara. Penunjukan langsung ini, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan jika barang/jasa yang dibutuhkan adalah produk layanan dari BUMN atau anak perusahaan itu sendiri. Size: 145. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Merujuk pada aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa memang dikenal model penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Kerja Sama BUMN Terkait Aset BUMN. l. 000. Layanan/service dalam pemenuhan pesanan. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik. go. Panitia Pemeriksa Hasil Pekeijaan yang selanjutnyaKriteria Penunjukan Langsung 04 Peraturan Perundang-undangan (Ekosistem Pengadaan ) 03 01 Tujuan, Kebijakan, 02 Prinsip, dan Etika Tahapan Pengadaan 07 Penanganan Keadaan Darurat 08 Penyampaian Data Kontrak dan Rencana Pengadaan 09 Pengembangan Sistem Kebijakan. Jadi kewenangan diskresi itu diwujudkan dalam menetapkan metode pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung. Peraturan LKPP no 12 tahun 2021 sebagai berikut : Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang sama. 000. 000. 000. jdih. d. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat 1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka PA/KPA: a) mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau b) memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses Penunjukan Langsung. 000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10. Penunjukan Langsung. Penunjukan Langsung. dalam keadaan darurat, BLU dapat mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa. MGLK ONSS JR LG - 4 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI. Surat Edaran Menteri nomor 17/SE/M/2022. Penunjukan Langsung; Pendahuluan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional. 06/2014. 000. 000,- sebagai nilai keuntungan disediakan untuk calon penyedia barang/jasa. 000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan ]asa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50. 171 -6- dan penandatanganan PJBL diselesaikan dalam. Penjualan melalui Penunjukan Langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dan persyaratan. 4 dan 4. 1. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut PokjaMengingat : 1. atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 2) Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul. Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ. 000,00 (sepuluh miliar rupiah). 33. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengaturan dan. 000 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:. - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penunjukan Langsung, dan latau E-purchasing. SWAKELOLA - Pencatatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) Pejabat Pengadaan adalah pejabat Karena itu, penunjukan langsung dalam konteks BUMN dan anak usahanya ini setidaknya harus memenuhi dua syarat. Utamanya ditekankan untuk memahami dan melaksanakan aturan yang. Penunjukan Langsung adalah Penjualan Aset Tetap yang dilakukan secara langsung kepada 1 ( satu) calon pembeli. IUJK SBU disyaratkan sampai subklasifikasi # 05 . 54/2010 Jo Perpres No. Social commerce tidak diizinkan untuk melakukan transaksi secara langsung,. Padahal, kata Bambang, pemecahan paket pengadaan barang dalam sejumlah item dengan nilai anggaran kecil berpotensi memunculkan korupsi. 000. Ketentuan-ketentuan Penunjukan Langsung Sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 Sesuai dengan Peraturan Presiden No. “Proses di anak perusahaan dalam. 000. Created Date: 8/4/2020 8:15:42 PMPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. id - Metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai 3 cara, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pemilihan langsung. rp 50 juta, tidak, tapi kalo punya lebih dari satu informasi harga , akan lebih baik. 000. 70 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 000. 000. a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100. LAMPIRAN XXII Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap 23. File ini berisi ketentuan baru yang menggantikan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018. 5 59 -9 - Bagian Keenam. LAMPIRAN XXIII Bentuk Surat Kuasa. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umumj pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul. Penunjukan Langsung. Jadi di aturan itu tak ada detail mengenai penunjukan langsung. melaksanakan pemilihan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing, dan/atau e-assignment. AD Premier 9th floor, Jl. 3 dan 5. PENUNJUKAN - Pencatatan LANGSUNG - Transaksional. 2 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada batasan nilai untuk Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010 karena aturan 50 juta pada keadaan tertentu telah dihapuskan pada Perpres 54/2010. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10. id : 5 hlm. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak. Judul. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas. Kepala LKPP telah mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran (SE) yaitu: Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung. (penunjukan langsung), sedangkan. bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.